Istimewa

Hallomuslim.com –  Banyaknya praktek penipuan yang terdapat di biro travel penyelenggara Umrah membuat sebagian besar masyarakat pun banyak yang dirugikan. Untuk itu Pihak pemerintah melalui Kementerian Agama yang memiliki wewenang dalam mengatur regulasi terkait perjalanan Ibadah Umrah tersebut harus menindak tegas pada  Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang nakal dan menipu calon jamaah.  

Selain itu Kementerian Agama juga harus mengawasi dengan ketat segala bentuk kegiatan penyelenggaraan ibadah umrah, “Pengawasan tersebut, harus dilakukan untuk mengurangi berbagai kasus yang sering terjadi dan juga menghindari kekecewaan bagi jamaah haji umrah,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Prof Dr Jaffar Siddik di Medan, Selasa (13/12)

Menurunya, masih saja ada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang bermain nakal dan menipu calon jamaah dengan membuat biaya perjalanan tinggi, serta melanggar regulasi yang telah ditentukan. Tentu hal ini sangat meresahkan bagi masyarakat yang ingin melakukan ibadah Umrah ke Tanah Suci

“Penyelenggara umrah dan biro travel yang melanggar peraturan Kemeterian Agama, harus diberikan peringatan keras, atau bahkan sanksi tegas agar dapat memberikan efek jera,” ujar Jaffar.

Lebih lanjut Jaffar mengatakan, dalam praktek tersebut tidak sedikit para jamaah yang dibohongi oleh pihak penyelenggara umrah, diantaranya seperti penundaan berangkat karena alasan izin visa yang belum dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian alasan penuhnya kuota pemeberangkatan, bahkan ada pula yang batal berangkat dengan alasan yang tidak jelas. Praktik yang tidak baik seperti ini, harus dibersihkan di tubuh penyelenggara umrah tersebut, karena hanya merugikan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah.

“Pemerintah diharapkan bersikap tegas, dalam melaksanakan regulasi pengawasan PPIU, jangan terkesan pilih kasih. Hal ini demi terciptanya kenyamanan bagi jamaah umrah tersebut,” ucapnya.

Jaffar menambahkan, Kementerian Agama juga diminta tidak terlalu mudah mengeluarkan izin penyelenggara umrah, karena hal itu akan menimbulkan permasalahan.

"Pemberian izin tersebut harus benar-benar selektif serta pihak Kementerian Agama harus tetap komitmen menegakkan regulasi pengawasan PPIU untuk terciptanya umrah yang tertib dan kondusif sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya. (dyt)

LEAVE A REPLY