11 situs Islam di Blokir

Hallomuslim.com – Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menilai, pemblokiran 11 situs islam dapat mengundang reaksi umat Islam karena sensitif. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan pemblokiran 11 situs yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut.

“Langkah ini bisa menjadi pro-kontra meskipun berdalih memberantas paham radikal dan terorisme. Sedangkan Kominfo RI belum memberikan penjelasan terkait batasan pengertian paham radikal,” tegas Zainut Tauhid yang juga politisi PPP itu dalam keterangan tertulisnya pada wartawan di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Menurut Zainut, seharunya, lanjut dia, Kominfo mengkomunikasikan pemblokiran situs meski telah mendapatkan masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Zainut menyebutkan, pemblokiran situs secara sepihak merupakan langkah mundur dalam pembangunan sistem demokrasi di Indonesia. Pemblokiran situs itu, harus dilakukan melalui proses hukum.

“Tidak boleh hanya dengan pendekatan kekuasaan semata. Hal tersebut jelas melanggar hak asasi manusia tentang jaminan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi yang sudah jelas dilindungi oleh konstitusi,” ujarnya.

Sebelumnya pemerintah kembali memblokir 11 situs yang dianggap mengandung konten negatif. Kominfo sudah meminta agar penyedia jasa layanan internet (internet service provider) untuk memblokir 11 situs tersebut sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat.

“Sebelas situs yang diblokir ini merupakan hasil pantauan dari sekitar 200 situs maupun media online yang diyakini bermuatan negatif,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Humas Kominfo Noor Iza.

Menurut Noor Iza, sembilan situs pertama diblokir karena mengandung konten negatif seperti ujaran kebencian, fitnah, provokasi, SARA, hingga penghinaan simbol negara. Sedangkan dua lainnya karena mengandung phising dan malware.

Sebelas situs tersebut ialah: 1. voa-islam.com, 2. nahimunkar.com, 3. kiblat.net, 4. bisyarah.com, 5. dakwahtangerang.com, 6. islampos.com, 7. suaranews.com, 8. izzamedia.com, 9. gensyiah.com, 10. muqawamah.com, dan 11. abuzubair.net

JAKARTA, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan efektivitas fungsi ke-Humas-an (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor gubernur, kantor bupati dan kantor walikota harus segera ditingkatkan untuk merespon lemahnya manajemen komunikasi pemerintah menghadapi berita hoax..bohong atau palsu.

“Untuk mengatasi lemahnya manajemen komunikasi pemerintah, sudah waktunya bagi Presiden Joko Widodo untuk mendorong atau mewajibkan semua kementerian dan lembaga (K/L) negara, para gubernur, bupati dan walikota untuk lebih sigap merespons hoax atau berita bohong.  Kekacauan bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga jika aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong,” tegas politisi Golkar itu dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Untuk itu, efektivitas fungsi ke-Humas-an (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor gubernur, kantor bupati dan kantor walikota harus segera ditingkatkan. Biro Humas dan PPID tidak boleh lagi pasif, melainkan harus pro aktif.

Saat ini, kata Bambang, puluhan berita bohong dan informasi palsu beredar setiap detiknya  melalui sarana media sosial (Medsos). Berita yang benar dan akurat bercampur dengan hoax atau gosip, dan menyebar dengan sangat cepat dan tak terkendali.

“Perkembangannya sudah sangat memprihatinkan, karena beroptensi menyesatkan pengertian atau pemahaman masyarakat terhadap ragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Bahkan,  bisa memicu konflik horizontal,” ujarnya.

Hal itu, karena terkait erat dengan hak publik memanfaatkan Medsos, lanjutnya, penyebaran hoax menjadi sulit ditangkal. Membentuk sebuah institusi untuk mencegah atau menangkal hoax tidaklah fisibel.  “Satu-satunya langkah yang cukup efektif menangkal hoax adalah kesigapan merespons berita bohong itu dengan menyebarluaskan berita yang benar dan informasi yang akurat,” pungkas Bambang.

LEAVE A REPLY